SOLO, TIMUR.NEWS — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia resmi meraih status WHO Listed Authority (WLA) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pengumuman monumental ini disampaikan oleh Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., saat memberikan kuliah umum di hadapan ratusan akademisi dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jumat (5/12/2025).
Status WLA menempatkan BPOM sejajar dengan otoritas regulasi obat dan makanan terkemuka dunia, seperti U.S. FDA di Amerika Serikat. Pencapaian ini menegaskan bahwa sistem pengawasan, penilaian risiko, dan tata kelola regulasi kesehatan di Indonesia telah memenuhi standar tertinggi global.
“Dengan WLA, Indonesia kini menjadi otoritas terpercaya dunia, tidak lagi hanya menjadi pengikut. Ini adalah tonggak sejarah penting dalam diplomasi kesehatan global kita,” tegas Taruna Ikrar, disambut tepuk tangan meriah.
Bukti Borneo: Herbal di Amputasi Tertua Dunia
Selain pengumuman WLA, Taruna juga memaparkan temuan arkeologi yang mengubah sejarah kedokteran dunia: bukti tindakan amputasi berusia 31.000 tahun yang ditemukan di Pulau Borneo, Indonesia.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pasien berhasil bertahan hidup bertahun-tahun pasca-amputasi. Menurut Taruna, keberhasilan medis prasejarah ini mengindikasikan penggunaan herbal lokal sebagai anestesi dan antiseptik alami untuk mengendalikan rasa sakit dan mencegah infeksi.
“Warisan leluhur dari Borneo membuktikan bahwa bangsa ini pernah memimpin sains pengobatan dunia. Keberhasilan itu hampir tidak mungkin tanpa kemampuan mengendalikan rasa sakit dan mencegah infeksi,” jelasnya.
Taruna menegaskan bahwa capaian WLA harus menjadi momentum untuk mengakselerasi riset herbal nasional. Meskipun Indonesia kaya akan 70% tanaman obat dunia, baru 78 Obat Herbal Terstandar (OHT) dan 20 fitofarmaka yang memiliki bukti ilmiah lengkap.
“Kini, dengan legitimasi global dari WLA, kita memiliki mandat untuk kembali memimpin dunia pengobatan berbasis ilmu, data, dan regulasi yang bermartabat, memanfaatkan warisan kekayaan alam kita,” pungkasnya.
Kuliah umum yang bertema sejarah kedokteran Nusantara dan masa depan regulasi kesehatan Indonesia ini turut dihadiri oleh Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si., serta jajaran pimpinan BPOM dan Direktur RSUD Moewardi Solo, dr. Zulfachmi Wahab.
