MATARAM, TIMUR.NEWS — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar agenda pemenuhan gizi masyarakat. Program ini juga menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan setiap makanan yang dikonsumsi anak-anak Indonesia memenuhi standar keamanan pangan.
Komitmen tersebut menjadi perhatian Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., dalam rangkaian kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat, Jumat (9/10/2026).
Melalui pengawasan langsung di lapangan, BPOM memperkuat dukungannya terhadap pelaksanaan MBG dengan memastikan proses pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan sesuai prinsip keamanan pangan.
“Bukan pangan kalau tidak aman”
Prinsip tersebut menjadi pesan utama dalam pengawasan BPOM terhadap program MBG. Kandungan gizi yang baik tidak akan memberikan manfaat optimal apabila makanan yang dikonsumsi justru berisiko menimbulkan gangguan kesehatan akibat kontaminasi atau penanganan yang tidak memenuhi standar.
Dalam agenda pengawasan di NTB, dua fasilitas SPPG menjadi fokus pemeriksaan secara paralel oleh tim BPOM Pusat bersama Balai Besar POM di Mataram.
Fasilitas pertama adalah SPPG Lombok Barat Batulayar 2, yang berlokasi di Jalan Raya Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Fasilitas ini telah beroperasi sejak 24 Januari 2026 dan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Fasilitas kedua adalah SPPG Kota Mataram Rembiga 2, yang berada di Jalan Adi Sucipto, kawasan eks Bandara Selaparang, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. SPPG tersebut telah beroperasi sejak 27 Oktober 2025 dan juga telah mengantongi SLHS.
Kendati kedua fasilitas telah memiliki sertifikat higiene sanitasi, pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Pemeriksaan difokuskan pada sejumlah titik kritis, mulai dari penerimaan dan kualitas bahan baku, kebersihan dapur dan peralatan, higiene penjamah makanan, pengendalian suhu, kualitas air, hingga penyimpanan dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Aspek tersebut menjadi penting mengingat penyelenggaraan MBG melibatkan proses produksi makanan dalam jumlah besar, dengan waktu pengolahan dan distribusi yang harus dikelola secara ketat untuk meminimalkan risiko keracunan pangan.
Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Lombok Barat dan Kota Mataram menjadi fokus pengawasan BPOM. Taruna Ikrar menekankan bahwa keberhasilan Makan Bergizi Gratis tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari keamanan setiap makanan yang disajikan.
