SINJAI, TIMUR.NEWS – Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia melaksanakan diagnosa perikanan berbasis riset aksi partisipatif di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, pada 18–23 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan strategi pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat dan data dalam Program Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA).
Diagnosa dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi lapangan dengan melibatkan nelayan, pengepul, kelompok perempuan, pemerintah desa, serta berbagai unsur masyarakat. Pendekatan tersebut bertujuan memetakan kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi perikanan gurita di wilayah pesisir.
Fasilitator kegiatan dari YKL Indonesia, Andi Muhammad Subhan, mengatakan proses ini dilakukan untuk memahami langsung kondisi perikanan dari pengalaman masyarakat, bukan sekadar berdasarkan asumsi.
“Kami datang bukan untuk menggurui. Kami ingin belajar bersama masyarakat, memahami bagaimana kondisi perikanan di Pulau Sembilan, bagaimana gurita ditangkap, dipasarkan, hingga tantangan yang dihadapi nelayan. Dari proses itu kita bisa menyusun program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Subhan.
Dalam diskusi, nelayan menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi, mulai dari meningkatnya aktivitas nelayan dari luar wilayah hingga minimnya keterlibatan nelayan dalam forum pengambilan keputusan.
Salah seorang nelayan berharap pengelolaan perikanan dilakukan melalui kesepahaman bersama agar tidak memicu konflik antarpengguna wilayah tangkap.
“Kalau mau mengatur, menurut saya harus kompak satu kecamatan supaya tidak menimbulkan konflik,” katanya.
Selain menghimpun informasi dari nelayan, tim YKL Indonesia juga mewawancarai para pengepul gurita untuk memetakan rantai perdagangan komoditas tersebut.
Salah seorang pengepul di Pulau Kambuno, H. Natsir, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pencatatan sederhana terhadap hasil pembelian gurita setiap hari menggunakan timbangan dan buku catatan.
“Sekarang setiap gurita yang masuk kami timbang dan catat. Dari situ kami tahu berapa kilogram yang terkumpul, berapa nilai penjualannya, sampai bisa menghitung untung atau rugi,” ujarnya.
Program Manager YKL Indonesia, Alief Fachrul Raazy, menjelaskan bahwa seluruh informasi yang diperoleh akan menjadi dasar penyusunan program pendampingan selama lebih dari satu tahun.
Menurutnya, pengelolaan perikanan berbasis masyarakat harus dibangun berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar setiap kebijakan didukung data sosial, ekonomi, dan ekologi yang kuat.
“Kami ingin mengetahui bagaimana sistem perikanan berjalan, bagaimana rantai perdagangan gurita, bagaimana kondisi wilayah tangkap, hingga apa yang menjadi harapan masyarakat. Semua informasi itu nantinya menjadi dasar dalam menyusun pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat dan data,” kata Alief.
Selain aspek perikanan, kegiatan ini juga memetakan kondisi sosial masyarakat, aktivitas kelompok perempuan, mata pencaharian alternatif, layanan penyuluhan perikanan, hingga kelembagaan masyarakat di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.
YKL Indonesia berharap hasil diagnosa tersebut menjadi fondasi penyusunan tata kelola perikanan gurita yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga sumber daya pesisir.
